Oleh: Ahmad Haetami*
Membangun Indonesia dari pinggiran, itulah salah satu tujuan adanya dana desa, memfokuskan pembangunan pada tingkatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Suatu kali datang pejabat dari kementerian desa dan daerah tertinggal ke Pandeglang, Program desa menjadi sangat penting untuk dimanfaatkan klaim pembangunan dan sebagainya. Maklumlah Pandeglang masih menyandang daerah tertinggal. Maka keberadaan dana desa yang digelontorkan pusat tidak boleh disia-siakan begitu saja, termasuk mewujudkan janji saat kampanye. Smart City yang kemudian tersebarlah himabauan agar membuat Taman Pintar, bukan program dan cita-cita yang jelek, bagus dan memang harus, tetapi sistem dan pengelolaan juga penting untuk diperhitungkan agar dana yang digunakan benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat satu pandeglang ditiap desa dibuatlah Taman Pintar, bentuknya yang beragam dibuat bangunannya dan ada yang di isi buku ada juga yang tidak, tentu saja tidak ada pengelolanya. Tapi setelah kunjungan menteri desa beberapa waktu yang lalu Taman Pintar tidak menjadi sorotan. Yang menjadi sorotan adalah adanya embung desa, orang Kementerian desa mengatakan jika kedatangannya ke Desa Muruy ingin memastikan empat program unggulan kementerian desa yaitu Prukades, Bumdes, Embung, dan Sarana Olahraga menjadi program unggulan. Dan benarkah di Pandeglang seluruh desa sudah memiliki empat program unggulan tersebut?. Besok (04/10/17) dikabarkan Bapak Nomor 1 di Indonesia akan berkunjung ke salah satu tempat di wilayah Pandeglang. Muruy – Menes. Sebelumnya, seperti yang saya ungkapkan di atas tempat tersebutpun sudah di kunjungi oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), tujuannya adalah untuk meninjau langsung program pembangunan desa.
Dengan akan berkunjungnya para pejabat tinggi ke suatu wilayah, tentu yang punya wilayah Bupati Pandeglang Ibu Irna disibukan untuk menyiapkan segala sesuatunya, agar kunjungan Bapak RI 1 itu tidak mengecewakan, seperti sambutan yang sudah-sudah, dilakukan kepada Kemendes PDTT.
Penunjukan tempat untuk kunjunganpun tidak sembarangan. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Bupati Pandeglang di salah satu media online “Karena desa Muruy merupakan desa terbaik sekabupaten Pandeglang dalam mengelola dan melakukan pembangunan desa”. Bisa kita nilai dari statmentnya. Ada sesuatu yang di sembunyikan dari beberapa kekurangan di kabupaten Pandeglang dalam hal pembangunan desa. Bisa saja takut ditegur oleh pimpinan tertinggi itu jika diketahui banyak kekurangannya, maka di sodorkanlah tempat yang dianggap itu bagus dalam melakukan pembambungan desa, untuk menutupi kekurangan-kekurangan di desa lain yang ada di Kabupaten Pandeglang. Bahkan menurut kabar jalan di Kecamatan Menes dan akses menuju Desa Muruy mendadak diperbaiki.
Anggaplah Menes dan Desa Muruy adalah Sample keberhasilan Pandeglang, dan karena menjadi contoh maka asumsinya adalah seluruh Pandeglang dianggap sudah bagus dalam melakukan pembangunan desa yang menggunakan dana APBDes. Berikutnya Keluarlah pujian-pujian untuk pejabat setempat dari pejabat tertinggi, dan lega lah hati karena sudah bisa menutupi kekurangannya, yang padahal kalau kita lihat dibeberapa tempat kekurangannyalah yang lebih mendominasi.
Sungguh klaim yang luar biasa untuk menutupi kekurangannya. Andai saja Bapak RI 1 itu mengetahui kondisi jalan di Desa Rancapinang dan sekitarnya yang ada di Kecamatan Cimanggu, yang masyarakatnya sudah beberapa kali ini mengadakan aksi massa menuntut agar diperbaikinya jalan yang rusak parah yang membuat masyarakat terhambat aktivitasnya baik dalam soal ekonomi, pendidikan dan yang lainnya.
Tengok juga jalan ke daerah Patia, Cibitung bahkan jalan dari Cimanggu sampai Taman Jaya rusak parah bahkan ada yang hanya satu kali dipasang aspal.
Saya berdoa semoga panitia sudah menyediakan sumber listrik cadangan agar ketika Presiden sambutan tetap berjalan lancar karena listrik di Pandeglang tidak bisa dikondisikan suka pinsan mendadak. Padahal Pandeglang juga punya PLTU yang konon itu bukan untuk rakyat Pandeglang tetapi untuk Industri di Jawa dan Bali. Masyarakat hanya mendapatkan manfaat langsung berupa pekerjaan yang itupun hanya didapatkan sekian orang. Sementara masyarakat nelayan mendapatkan imbas yang sangat besar yaitu pencemaran laut yang mengakibatkan mereka susah mencari ikan.
Kembali pada pelayanan.masyarakat, Bicara listrik masyarakat pernah melakukan demonstrasi menuntut perbaikan pelayanan, tapi yang menerima masyarakat selalu sekretaris daerah, termasuk aksi masyarakat Rancapinang kemarin yang juga diterima oleh Sekda, padahal kata masyarakat terutama ibu-ibu, mereka ingin bertemu Ibu Bupati bukan hanya menjelang pemilu yang rajin datang ke majlis talim dan desa-desa. Mereka juga ingin ditemui ketika mereka memiliki masalah yang harus segera diselesaikan.
Lalu kemanakah Ibu Bupati? Selama masyarakat aksi tidak pernah ditemui oleh beliau. Tidak sesibuk menyiapkan kedatangan Bapak RI 1. Sepertinya lebih penting menjaga citra terhadap pimpinan tertinggi dari pada melayani masyarakatnya.
Oh iya saya lupa, andai saja sekarang sudah ada kepentingan investor ke Desa Rancapinang, Atau mungkin jika Presiden yang datang ke Rancapinang, Ke Patia, Ke Cibitung atau ke Tamanjaya mungkin cerita dan kondisi jalan akan berbeda, pasti jalan itu sudah licin, mengkelip hitam. Memang, pembangunan yang ada selalu bersandarkan kepada kepentingan modal asing, buktinya sekarang belum dibangun. Apa dulu direncanakan pembangunan Tol Serang – Panimbang? Kan juga tidak. Tapi tiba-tiba KEK Tanjung Lesung dibangun, barulah Jalan Tol ada. Begitupun pembangunan yang lain kalau bukan untuk menunjang konektivitas percepatan modal keuntungan pajak dan proyek tentu semua terasa lambat.
*Haetami A (Mahasiswa UIN SMH Banten, Ketua Presidium Keluarga Mahasiswa Cibaliung Cabang Serang)
